Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menjelaskan, paket layanan haji adalah layanan selama tinggal atau wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, dan kembali ke Mina. Tahun lalu, biayanya mencapai 5.656 riyal.
Pihak Kemenag melobi Pemerintah Arab Saudi agar biaya paket layanan tersebut menjadi 4.632 riyal atau sekitar Rp 19 juta. Soal usulan Menag, Hilman Latief menerangkan bahwa kenaikan Bipih yang signifikan terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan nilai manfaat dalam BPIH. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat.
Baca Juga: Pengamat: Kehadiran Ridwan Kamil Tingkatkan Elektabilitas Golkar di Jawa Barat
"Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantri keberangkatan, tidak tergerus habis," terangnya, seperti dimuat kemenag.go.id.
Menurutnya, penggunaan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jamaah hanya Rp 4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp 30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13 persen, sementara Bipih 87 persen.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Pasang Target Ambisius untuk Golkar dalam Pemilu 2024
Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19 persen (2011 dan 2012), 25 persen (2013), 32 persen (2014), 39 persen (2015), 42 persen (2016), 44 persen (2017), 49 persen (2018 dan 2019).
Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59 persen.
Baca Juga: Anggota Keluarga Jelaskan Kronologi Pelecehan, Warganet Ini Tuding Keluarga Tidak Mau Disalahkan
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
