Padahal, Mahfud menegaskan sudah ada aturan dan kesepakatan bersama bahwa terhadap proyek pemerintahan yang sedang berjalan, kejaksaan maupun kepolisian tidak boleh melakukan pemeriksaan sebelum masa anggaran berakhir.
Selain itu, apabila ditemukan permasalahan, kata dia, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu melaporkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik BPKP atau inspektorat daerah.
"Jangan langsung dari jaksa dan polisi ke pimpro (pemimpin proyek) atau langsung ke yang menyetor barang. Itu sangat menganggu," kata Mahfud.
Baca Juga: Musra Relawan Jadi Media Berpolitik yang Dimanfaatkan Jokowi
Menurut Mahfud, kasus yang ia sebut sebagai industri hukum tidak hanya muncul di Kalbar, tetapi banyak ditemukan di provinsi lain termasuk di Sulawesi Selatan.
"Di bebagai daerah begitu sehingga jadi masalah. Itu moralitas yang dilanggar oleh aparat penegak hukum. Tentu tidak semua aparat penegak hukum, tetapi gejala itu terjadi," kata Menkopolhukam.
Menurut Mahfud, fenomena industri hukum juga pernah membuat pegawai ketakutan hingga enggan mendaftar sebagai pejabat dinas tertentu di wilayah Yogyakarta.
Tanpa ada landasan moral dan etika, menurut Mahfud, produk hukum berpotensi dijadikan lahan industri dengan instrumen pasal yang telah disiapkan untuk keuntungan pihak tertentu.
Baca Juga: Nahdlatul Ulama Tak Bisa Lepas dari Politik Indonesia
"Dalam industri itu bahan mentah dijadikan matang sehingga hukum ini, tangkap saja dengan pasal ini. Kalau ini menyuap berlakukan pasal ini. Ada pasalnya semua, kalau mau diperas uang sekian pasalnya ini, kalau ingin bebas pasalnya ini," kata Mahfud.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
