Komentar Jokowi ini dilontarkan setelah Kemenkop UKM memberi usul melarang thrifting, yang disambut baik oleh Jokowi. Alasan utama yang disebutkan Jokowi adalah thrifting akan membahayakan industri tekstil dan UMKM di Indonesia.
Dirinya berdalih kalau pakaian bekas impor ini akan lebih banyak diminati masyarakat sehingga akan berpaling dari pakaian buatan anak bangsa. Hal selaras juga diucapkan oleh perwakilan Kemenparekraf yang berujar kalau harga pakaian bekas impor ini lebih terjangkau sehingga lebih digandrungi.
Selain itu, disebutkan pula kalau pakaian bekas bisa memiliki bakteri karena tidak higienis. Jokowi juga memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyita baju-baju impor yang ada di toko-toko dan bahkan membakarnya.
Pelarangan Thrifting Sudah Tepat?
Meskipun didukung banyak pihak, ada juga sebagian kalangan yang menolak pelarangan thrifting. Seperti politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu misalnya. Dirinya mempertanyakan keputusan Jokowi terkait larangan thrifting.
Disebutkan kalau pakaian bekas impor ini tidak akan “membunuh” UMKM seperti yang Jokowi sebut. Ini dikarenakan jumlah pakaian bekas ini bahkan tidak sampai 0,6% dari impor pakaian jadi dari Tiongkok yang jumlahnya mencapai sekitar 64.660 ton.
Jumlah tersebut terbilang terlalu kecil untuk merusak UMKM seperti yang Jokowi sebut. Dengan demikian, Adian Napitupulu mempertanyakan sebenarnya siapa yang “dibunuh” dengan kehadiran pakaian impor bekas untuk thrifting ini.
Baca Juga: Jokowi ke Anak-anak Muda: Jangan Semuanya Pengin Jadi PNS
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
