Dari Rp 100.000 misalnya, Rp 72.000 digunakan untuk program, Rp 5000 untuk admin dan HR, serta Rp 23.000 untuk fundraising.
"Gambarannya seperti apa? @UNICEFIndonesia kasih ilustrasi spt ini: Tiap donasi Rp. 100.000; Rp. 72.000 utk program, Rp. 5.000 utk admin & HR, Rp. 23.000 utk fundraising,"
"23rb ini dipakai utk biaya cari dana lagi, muter lagi uangnya. Klaim Unicef, dg dana ini memantik donasi baru," ujarnya.
Baca Juga: Omongan Megawati 'Capres Keputusan Ketum' Akal-akalan Jegal Ganjar Pranowo? Kalau Survei Puan yang Tinggi Palingan Ngomongnya Gak Gitu
Herri lantas menyinggung soal etis atau tidaknya pemotongan angka 28 persen dari uang donasi yang dilakukan UNICEF Indonesia.
Menurutnya, etis atau tidaknya pemotongan 28 persen itu bisa tergantung cara orang-orang yang melihatnya dari sisi mana.
Ia pun menekankan bahwa semua pihak harus memahami betul mengenai dari mana uang donasi yang masuk ke lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba non pemerintah.
Karena jika semua pihak bisa memahami hal itu, maka akan memaklumi lantaran adanya pemotongan pada uang donasi di lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu kewajaran.
"Apakah etis 28% dipotong dr donasi utk alokasi non program? Tergantung dr sisi mana kita melihatnya. Sisi aturan atau sisi etis,"
"Yang jelas, kita harus paham bahwa organisasi nirlaba non pemerintah mendapatkan dana dr donor atau publik. Sehingga sebuah kewajaran ada potongan di situ," tegasnya.
Tak hanya itu, Herri juga sempat menyinggung organisasi nirlaba bernama Oxfam.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
