Meski kader sudah dididik oleh partai politik, tapi menurut Inas sistem proporsional tertutup ini mengabaikan kualitas parlemen dan kepentingan rakyat karena akan diisi oleh caleg yang tunduk pada parpol.
"Dengan kondisi tersebut, maka kualitas DPR walaupun akan diisi oleh kader yang sudah dididik oleh partai politik, tapi akan memiliki mentalitas jongos, karena mereka bisa duduk di DPR/DPRD bukan karena upaya sendiri, melainkan hadiah dari pimpinan partai," kata Inas.
Baca Juga: Yenny Wahid Mulai 'Dibidik' untuk Berduet dengan Anies, PSI: Semua Partai Punya Hak
Minggu (8/1), delapan elite parpol bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu.
Kedelapan fraksi parpol yang menyatakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup tersebut yaitu Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PAN, dan PKS.
Sementara itu, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
