Jokowi mengingatkan agar pernyataannya soal cawe-cawe itu tidak disalahartikan. "Jangan terus dianggap saya cawe-cawe urusan politik praktis," kata dia menambahkan.
Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad menilai, pernyataan Jokowi tersebut perlu dicermati tidak hanya secara akurat, objektif dan kritis.
"Jika Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil, saya kira itu sebuah niatan yang baik," kata Nyarwi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/6/2023).
Menurutnya niatan presiden tersebut perlu diapresiasi. Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil tentu akan memberikan manfaat besar, bagi masyarakat, khususnya yang memiliki hak pemilih.
"Pemilu yang seperti itu juga dibutuhkan oleh parpol-parpol yang menjadi kontestan pemilu dan para kandidat yang dicalonkan parpol-parpol, mulai dari capres, cawapres, caleg dan para kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada, niat baik Presiden ini mestinya dapat dikawal dan dijalankan secara maksimal oleh lembaga-lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu, seperti KPU dan juga lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu," ucapnya.
Nyarwi memandang, keinginan Presiden Jokowi agar pesta demokrasi 2024 mendatang dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil juga merupakan sebuah hal yang wajar.
Baca Juga: PDIP Beri Penjelasan soal Maksud Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024
Komitmen Presiden Jokowi untuk menghormati dan menerima pilihan rakyat menunjukkan bahwa Presiden Jokowi masih memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia.
"Kita tahu, komitmen ini, selama beberapa tahun terakhir, diragukan banyak kalangan. Karena itu, Presiden Jokowi perlu membuktikan bahwa dia tidak hanya memiliki komitmen kuat pada dua hal itu saja," ungkapnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
