Dalam pertemuan dengan para pimpinan media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/5/2023), Presiden Joko Widodo alias Jokowi merespons suara yang selama ini menilai dirinya cawe-cawe dalam urusan dengan partai politik. Jokowi menegaskan, cawe-cawe yang dimaksudkannya itu adalah dalam urusan yang positif.
Menyadur Republika pada Jumat (2/6/2023), calon presiden (capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengakui, adanya kekhawatiran soal cawe-cawe itu berkaitan dengan kontestasi nasional 2024 mendatang.
Dari aspirasi yang disampaikan kepadanya, kekhawatiran cawe-cawe Jokowi itu dapat terkait dengan penjegalan, kriminalisasi, hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tidak sportif. Aspirasi itu juga disampaikan oleh para caleg.
Baca Juga: Jokowi Cawe-Cawe Pilres 2024, Kubu Anies Lantang: Presiden Panik Tuh!
"Semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah kami berharap kekhawatiran kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar," ujar Anies di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Anies mengatakan, setiap orang punya hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (pileg) dan Pilpres 2024. Harapannya, semua yang berkontestasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontestasi.
Penyelenggara Pemilu 2024 juga harus menyelenggarakan seluruh tahapannya dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan sampai ada perlakuan-perlakuan yang berat sebelah terhadap satu orang atau kelompok tertentu.
Baca Juga: Jokowi Cawe-Cawe Pilpres, Nasib Anies Jadi Capres di Ujung Tanduk!
"Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yg sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil," ujar Anies.
"Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara, bakal capres dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe justru mengingatkan Anies agar tidak khawatir.
"Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apa pun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon, jangan pernah takut pada isu apa pun," ujar Ganjar di Kantor Kantor Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP), Jakarta, Kamis (1/6/2023).
Ganjar meyakini, Jokowi sebagai pemimpin negara tidak akan cawe-cawe dalam konteks mengintervensi Pemilu 2024. Sebab jika hal tersebut terjadi, tentu tidak akan sportif bagi lawan politiknya nanti.
Baca Juga: Rocky Gerung soal Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024: Siapa yang Diincar untuk Disingkirkan?
"Kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan, yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira itu tidak akan terjadi," ujar Ganjar.
Ganjar mengakui, Jokowi adalah mentornya dalam hal pemerintahan. Ganjar pun sudah menjadi bagian dari tim sukses Jokowi sejak pemilihan wali kota Solo hingga Pilpres 2019, saat berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin.
"Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya, sekaligus sebagai kader partai," ujar Gubernur Jawa Tengah itu.
Baca Juga: Cawe-cawe Pemilu 2024, Rocky Gerung Sebut Jokowi Ingin Pertahankan Dinastinya
Sebelumnya, Jokowi memastikan bahwa dirinya akan melakukan cawe-cawe demi kepentingan masyarakat Indonesia. "Untuk negara, saya cawe-cawe," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/5/2023).
Dirinya mengaku akan cawe-cawe untuk memastikan perekonomian negara berjalan baik. Dia juga menyatakan harus cawe-cawe agar pemilu nanti bisa berjalan secara demokratis.
Jokowi mengingatkan agar pernyataannya soal cawe-cawe itu tidak disalahartikan. "Jangan terus dianggap saya cawe-cawe urusan politik praktis," kata dia menambahkan.
Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad menilai, pernyataan Jokowi tersebut perlu dicermati tidak hanya secara akurat, objektif dan kritis.
"Jika Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil, saya kira itu sebuah niatan yang baik," kata Nyarwi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/6/2023).
Menurutnya niatan presiden tersebut perlu diapresiasi. Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil tentu akan memberikan manfaat besar, bagi masyarakat, khususnya yang memiliki hak pemilih.
"Pemilu yang seperti itu juga dibutuhkan oleh parpol-parpol yang menjadi kontestan pemilu dan para kandidat yang dicalonkan parpol-parpol, mulai dari capres, cawapres, caleg dan para kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada, niat baik Presiden ini mestinya dapat dikawal dan dijalankan secara maksimal oleh lembaga-lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu, seperti KPU dan juga lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu," ucapnya.
Nyarwi memandang, keinginan Presiden Jokowi agar pesta demokrasi 2024 mendatang dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil juga merupakan sebuah hal yang wajar.
Baca Juga: PDIP Beri Penjelasan soal Maksud Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024
Komitmen Presiden Jokowi untuk menghormati dan menerima pilihan rakyat menunjukkan bahwa Presiden Jokowi masih memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia.
"Kita tahu, komitmen ini, selama beberapa tahun terakhir, diragukan banyak kalangan. Karena itu, Presiden Jokowi perlu membuktikan bahwa dia tidak hanya memiliki komitmen kuat pada dua hal itu saja," ungkapnya.
Ia mengatakan, sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi pada dasarnya memiliki sumber daya yang memadai yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi agar lebih bisa naik kelas. Nyarwi menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir, jebakan-jebakan yang mengarah pada regresi demokrasi terjadi di berbagai belahan negara demokrasi. Menurutnya, arus regresi demokrasi juga bisa terjadi di Indonesia.
"Tentu banyak pihak yang berharap Presiden Jokowi tidak hanya mampu mengawal bahwa proses demokrasi elektoral jelang 2024 berlangsung secara jujur dan adil semata. Namun, Presiden Jokowi juga dapat menggunakan sumber daya kekuasaan yang dimilikinya untuk menyelamatkan Indonesia dari jebakan-jebakan regresi demokrasi semacam itu. Jika hal ini mampu diwujudkan, hal ini tentu akan menjadi legacy luar biasa dari Presiden Jokowi di periode kedua masa jabatannya," ucap Nyarwi.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
