Selain Jawa Timur, implementasi politik uang pada pemilu 2024 juga berpotensi besar bermain di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Saurlin Siagian menjelaskan, tingginya potensi praktik politik uang di Jawa Timur (Jatim) terjadi di wilayah industri. Di Jatim, kata dia, ada 65 ribu perusahaan dan sekitar 3,95 juta buruh.
Baca Juga: Jelang Berlangsungnya Pemilu 2024, Yusril Anggap Kondisi PBB Lebih Baik
“Jumlah masyarakat yang berasal dari desa dan bekerja di kawasan industri cukup tinggi,” katanya. Temuan Komnas HAM tersebut didapat per April-Mei 2023.
Masalahnya, kata Saurlin, industri-industri tersebut tersentralisasi dan kompleks industri yang paling banyak berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kata dia, para buruh yang bekerja di industri-industri itu secara identitas berada di desa-desa atau di pedesaan.
“Dari jutaan buruh yang bekerja di kawasan industri, jarak rumah dan tempat kerjanya rata-rata waktu tempuhnya sekitar 5 hari,” ungkapnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
