Menu


Komnas HAM: Jawa Timur Jadi Peringkat Pertama Mengenai Potensi Adanya Politik Uang

Komnas HAM: Jawa Timur Jadi Peringkat Pertama Mengenai Potensi Adanya Politik Uang

Kredit Foto: Komnas HAM

Konten Jatim, Jakarta -

Selain Jawa Timur, implementasi politik uang pada pemilu 2024 juga berpotensi besar bermain di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Saurlin Siagian menjelaskan, tingginya potensi praktik politik uang di Jawa Timur (Jatim) terjadi di wilayah industri. Di Jatim, kata dia, ada 65 ribu perusahaan dan sekitar 3,95 juta buruh.

Baca Juga: Jelang Berlangsungnya Pemilu 2024, Yusril Anggap Kondisi PBB Lebih Baik 

“Jumlah masyarakat yang berasal dari desa dan bekerja di kawasan industri cukup tinggi,” katanya. Temuan Komnas HAM tersebut didapat per April-Mei 2023.

Masalahnya, kata Saurlin, industri-industri tersebut tersentralisasi dan kom­pleks industri yang paling banyak berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kata dia, para buruh yang bekerja di industri-industri itu secara identitas berada di desa-desa atau di pedesaan.

“Dari jutaan buruh yang bekerja di kawasan industri, jarak rumah dan tem­pat kerjanya rata-rata waktu tempuhnya sekitar 5 hari,” ungkapnya.

Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Tampilkan Semua Halaman

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Rakyat Merdeka.