Wali Kota Bandung Yana Mulyana diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bandung, Jumat (14/4/2023).
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, operasi senyap ini merupakan bukti bahwa komisinya masih terus bekerja.
"KPK terus bekerja keras untuk bersihkan negeri ini. KPK masih ada dan tidak pernah menyerah," tegas Firli lewat pesan singkat, Sabtu (15/4).
Baca Juga: Dampak Dokumen Bocor yang Menyeret Firli, Eks Penyidik KPK: OTT Bisa Gagal!
Firli menyatakan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi.
Teranyar, peringatan tersebut disampaikan pensiunan Jenderal Polisi bintang tiga itu dalam 'Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023', di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (23/3).
Acara ini dihadiri beberapa gubernur, bupati, dan wali kota
"Saya sampaikan saat itu, bahwa kepala daerah yang masih korupsi pasti kami tangkap. Itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung YM ditangkap, menyusul bupati Meranti," tuturnya.
Untuk diketahui, pada Kamis (6/4), KPK menangkap Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil.
Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan fee perusahaan umrah dan pemberian suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Menanti Nyali Dewas KPK Copot Firli Bahuri 'Si Pembocor'
Dalam OTT di Bandung, KPK mengamankan sembilan orang, termasuk Yana Mulyana. Penangkapan diduga terkait dengan suap pengadaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan Internet pada program Smart City Kota Bandung.
Terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, Yana dan delapan orang lainnya sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih.
"Akan disampaikan perkembangannya segera," tutur Ali.
Sebelumnya, pada Selasa (11/4), tim komisi antirasuah menggelar operasi senyap di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya. KPK menetapkan 10 tersangka.
Baca Juga: Chat Wakil Ketua KPK ke Dirjen ESDM Lebih Menarik Dibanding Kasus Firli?
Rinciannya, enam pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi tersangka penerima suap terkait pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah tahun anggaran 2018-2022.
Keenam pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya.
Lalu, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.
Sementara empat direktur perusahaan menjadi tersangka pemberi suap. Keempatnya adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim.
Keenam pejabat DJKA menerima suap dengan total Rp 14,5 miliar dari empat proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Keempatnya yakni proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
Baca Juga: Sosok Putu Sumarjaya dan Pihak Lain yang Terjerat OTT KPK di Semarang
Lalu, proyek pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi di Makassar Sulawesi Selatan; serta empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat. Serta, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
