Pegiat Media Sosial Muhammad Said Didu, yang mengakui dirinya sebagai manusia merdeka, mengkritik tegas Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan terkait izin pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dari puluhan halaman yang menjelaskan puluhan pasal di dalamnya, Said Didu menarik kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengiming-imingi para pelaku usaha untuk berinvestasi di kota tersebut.
Namun, aturan yang tak begitu mengekang di PP tersebut membuat pembangunan di IKN justru menjadi begitu buruk menurut pandangannya.
“Sebaiknya Presiden Jokowi apabila cara-cara ini (mengobral kenikmatan tinggal di Kalimantan, red) dilanjutkan, seharusnya menghentikan pembangunan IKN,” kata Said Didu dikutip dari kanal YouTube-nya pada Jumat (24/03/2023).
Said Didu menilai bahwa aturan yang tak mengekang itu justru akan mengumpulkan para penjahat di Kalimantan atau IKN. Tak hanya dikumpulkan, mereka pun akan ikut berinvestasi di dalamnya.
Ketika para pelaku kejahatan yang menghasilkan uang haram ikut berinvestasi, maka IKN dipercaya akan dibangun dengan uang haram.
Baca Juga: Wilayah IKN Banjir, Politisi PKB: Sama seperti Jakarta Kenapa Harus Pindah ke Sana?
“PP 23 (tahun, red) 2023 yang dikeluarkan, ditandatangani Pak Jokowi, atas amanat Undang-Undang Ibu Kota Negara, itu menurut saya sudah akan melahirkan kota yang sumber pembangunannya dari uang haram,” ujarnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
