Menkopolhuman Mahfud MD mengatakan, pemeriksaan pelanggaran etik dan pidana bisa berjalan bersamaan.
Artinya, kalau seseorang dijatuhi sanksi etik bukan berarti urusan pidananya dikesampingkan.
"Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun diproses secara sejajar," kata Mahfud melalui akun Instagramnya, Sabtu (6/8/2022).
Mahfud kemudian menyontohkan kasus yang dulu menjerat mendiang Akil Mochtar saat masih aktif di MK. Pada sekitar 2013, Akil pernah terjaring operasi tangkap tangan oleh penyidik KPK.
Saat Akil terjaring OTT, tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya langsung diproses di internal MK. Akil diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik.
Baca Juga: Ngeri! Curhat 8 Jam ke Pengacara Barunya, Bharada E Ungkap Cerita yang Bikin Keselamatannya Terancam
"Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK. Beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan barulah dijatuhi hukuman pidana," ucap Mahfud. 
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
