Jeirry meminta masyarakat tidak perlu bingung lagi untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam tahapan pemilu. Atau menganggap bahwa Pemilu 2024 akan mengalami penundaan. Menurut dia, masyarakat justru harus terlibat mendorong agar semua pihak yang menginginkan penundaan pemilu dapat menghentikan aksi-aksi mereka.
"Putusan PN Jakarta Pusat tersebut memang kontroversial dan agak berlebihan. Namun yang tak boleh dilupakan adalah penilaian pengadilan tentang kinerja KPU dalam hal melakukan verifikasi parpol. PN Jakarta Pusat menilai bahwa KPU tak profesional, tak cermat dan lalai, sehingga Partai Prima mengalami ketidakadilan. Karena itu, memang kinerja KPU dalam hal ini juga perlu disoroti dan perlu dievaluasi juga. Jika ada kesalahan, maka demi keadilan, harus juga diberi sanksi," paparnya.
Lebih jauh, Jeirry melihat putusan PN Jakpus kurang bijak dalam rangka memberi keadilan kepada Partai Prima. Sebab, putusan seperti itu, selain melanggar konstitusi dan bukan kewenangannya, juga sulit untuk dilaksanakan.
"Mestinya putusan difokuskan dalam tahapan verifikasi admin saja, tapi perlu menegasikan semua tahapan. Seandainya bunyi putusan tidak seperti itu, maka bisa lain ceritanya," bebernya.
Baca Juga: KPU Ajukan Banding Putusan PN Jakpus Minggu Ini
Karena itu, dia berharap upaya banding KPU terhadap putusan PN Jakpus bisa memberi kepastian hukum ke depan. Begitu juga peradilan bisa diarahkan untuk menyoroti kinerja KPU dalam kasus ini.
"Agar keadilan terhadap penggugat bisa sungguh-sungguh ditegakkan," kata Jeirry yang juga Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia).
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
