Padahal KPK sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk membabat semua kasus korupsi di Indonesia. Apalagi banyak penegak hukum yang berwenang di dalam KPK untuk melakukan pelacakan lebih dalam.
"Kalau yang dimaksud Wakil Ketua KPK rakyat harus ikut partisipasi dalam memberi tekanan sosial politik itu masuk akal, okelah. Tapi kalau netizen harus neglacak aset-aset pejabat negara kemudian diviralin terus ngapain ada hukum? Buat apa penegak hukum?" kata Mazdjo.
Mazdjo juga menegaskan bahwa seharusnya proses penegakan hukum KPK harusnya gagah, berani, dan tak pandang bulu. Tapi penegakan hukum bisa kacau karena ada lobi-lobi politik.
"Apalagi menjelang Pilpres 2024, sosok-sosok yang harus diusut jadi punya kekuatan ajaib. Momen 2024, bisa membuat tikus kecil bisa dipakaikan kostum singa yang ganas," tukas Mazdjo.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
