Pegiat media sosial Mazdjo Pray mengkritik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mazdjo melihat masalah internal KPK membuat penanganan kasus korupsi lama-lama melempem.
Salah satu kasus yang melempem adalah kasus Formula E. Kasus tersebut seperti jalan di tempat usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden.
"Padahal rangkaian kasus Formula E jadi melempem Pas Anies dideklarasikan jadi capres. Padahal proses penegakan hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya bos, seadil-adilnya, itu janji sampean, janji KPK," ujar Mazdjo Pray, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube 2045 TV, Jumat (3/3/2023).
"KPK dengan polemik orang dalem jelas berimbas ke kinerja penegakan hukum. Kita bisa bayangin instansi penegak hukum segagah KPK bisa melempem karena capek duluan ngurus orang dalem yang ribut-ribut," tambahnya.
Selain itu, Mazdjo juga mengkritik pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang meminta agar wartawan atau netizen melacak aset para pejabat, kemudian diviralkan.
Padahal KPK sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk membabat semua kasus korupsi di Indonesia. Apalagi banyak penegak hukum yang berwenang di dalam KPK untuk melakukan pelacakan lebih dalam.
"Kalau yang dimaksud Wakil Ketua KPK rakyat harus ikut partisipasi dalam memberi tekanan sosial politik itu masuk akal, okelah. Tapi kalau netizen harus neglacak aset-aset pejabat negara kemudian diviralin terus ngapain ada hukum? Buat apa penegak hukum?" kata Mazdjo.
Mazdjo juga menegaskan bahwa seharusnya proses penegakan hukum KPK harusnya gagah, berani, dan tak pandang bulu. Tapi penegakan hukum bisa kacau karena ada lobi-lobi politik.
"Apalagi menjelang Pilpres 2024, sosok-sosok yang harus diusut jadi punya kekuatan ajaib. Momen 2024, bisa membuat tikus kecil bisa dipakaikan kostum singa yang ganas," tukas Mazdjo.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
