"Karena kayanya mungkin setelah mereka ngitung-ngitung mereka sadar bahwa ternyata kalo masyarakat kecil gabisa untuk punya opsi memiliki," pungkasnya.
"Dan pada akhirnya ketahuan kalo DP 0 gabisa untuk orang kecil akhirnya diluncurkan untuk program kelas menengah," katanya.
Selain itu, Pandji juga menyebut program DP 0 persen ini terhalang oleh UU pemerintah pusat, sehingga Pemprov DKI tidak bisa menentukan harga perumahan yang nantinya akan dibuat.
"Karena Pemprov kepentok UU yang dipegang pemerintah pusat, pemerintah pusat harus mengubah dulu UU atau mungkin bikin UU baru bahwa pemerintah bisa punya andil dalam menentukan harga perumahan komersil/perumahan yang dibuat oleh pemerintah," tuturnya.
Kendati program DP 0 persen ini pada akhirnya tidak terealisasi seperti rencana awal namun Pandji tetap memuji program ini.
"Bagaimanapun program DP 0 kalopun memang bukan untuk orang miskin itu tetep bagus menurut gue. Karena sebenarnya ini banyak yang pakai tapi masalahnya hanya Pemprov DKI Jakarta tidak berhasil untuk menggunakan skema DP 0 terhadap perumahan-perumahan komersil," ucapnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
