Komika Pandji Pragiwaksono mengklaim gagal program DP 0 persen yang menjadi satu dari sekian janji Anies Baswedan kala di Pilkada 2017.
Pandji Pragiwaksono saat di Pilkada 2017 memang merupakan salah satu tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Awalnya ia menerangkan bahwa program rumah DP 0 ini bukanlah program perumahanan namun lebih kepada program pembiayaan rumah.
"Itu bukan program perumahan. Banyak orang sering mikir itu program perumahan atau finansial. Pokonya ini program pembiayaan rumah ketimbang program perumahan," ujarnya sebagaimana dikutip di kanal Youtube pribadinya 'Pandji Pragiwaksono', Selasa (12/07/2022).
Lalu Pandji pun menegaskan bahwa program rumah DP 0 ini merupakan program yang gagal diusung oleh Anies beserta Sandi.
Penghasilan minimal 14 juta mah horang kaya Pak @aniesbaswedan. Jadi beneran rumah DP 0 persen bukan untuk warga gak mampu ? Dapet salam KEBERPIHAKAN pic.twitter.com/bs2lLFZoEg
— ANAKNYA PAK SANUSI (@nety_rusi) March 16, 2021
"Intinya ini program gagal. Tentu pemprov tidak akan menyebut ini program gagal," pungkasnya.
Alasan mengapa ini gagal dikatakan Pandji karena awal mula program ini diusung belum ada kepastian jelas apakah rumah ditujukan untuk rakyat miskin ataupun menengah.
"Program DP 0 yang udah terlanjur kesebut, DP 0 rupiah DP 0 persen, itu istilahnya masih belum jelas karena di dalam masih belum selesai pembicaraannnya. Jadi program belum mateng udah kesebut duluan," tuturnya.
Padahal ide DP 0 ini muncul atas ketiadaan solusi dari rivalnya Ahok terhadap akses kepemilikan rumah untuk rakyat miskin.
Cuma nyampe segini doang program rumah DP 0 persen. Wajar tidak nyampe target namanya juga rumah DP 0 persen yo pasti rumah rusak. pic.twitter.com/cDdBOCwJ0I
— jonacatt (@jonacatt) February 16, 2022
"Ketika DP 0 muncul sebagai sebuah program untuk orang miskin, tapi saat diiklankan itu untuk orang kelas menengah," tuturnya.
Pandji pun kembali menuturkan mengapa akhirnya program DP 0 ini akhirnya diiklankan untuk rakyat kelas menengah.
Menurut pendapat pribadinya, Pemprov DKI mungkin menyadari bahwa rakyat kelas menangah bawah tidak bisa punya opsi untuk memiliki rumah DP 0 pesen.
"Karena kayanya mungkin setelah mereka ngitung-ngitung mereka sadar bahwa ternyata kalo masyarakat kecil gabisa untuk punya opsi memiliki," pungkasnya.
"Dan pada akhirnya ketahuan kalo DP 0 gabisa untuk orang kecil akhirnya diluncurkan untuk program kelas menengah," katanya.
Selain itu, Pandji juga menyebut program DP 0 persen ini terhalang oleh UU pemerintah pusat, sehingga Pemprov DKI tidak bisa menentukan harga perumahan yang nantinya akan dibuat.
"Karena Pemprov kepentok UU yang dipegang pemerintah pusat, pemerintah pusat harus mengubah dulu UU atau mungkin bikin UU baru bahwa pemerintah bisa punya andil dalam menentukan harga perumahan komersil/perumahan yang dibuat oleh pemerintah," tuturnya.
Kendati program DP 0 persen ini pada akhirnya tidak terealisasi seperti rencana awal namun Pandji tetap memuji program ini.
"Bagaimanapun program DP 0 kalopun memang bukan untuk orang miskin itu tetep bagus menurut gue. Karena sebenarnya ini banyak yang pakai tapi masalahnya hanya Pemprov DKI Jakarta tidak berhasil untuk menggunakan skema DP 0 terhadap perumahan-perumahan komersil," ucapnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
