Menurutnya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi, sehingga dalam negara ada yang namanya prinsip check and balances. Begitu pun Demokrat yang kerap melempar kritikan, semata-mata untuk fungsi kontrol.
"Kalau kami, Demokrat, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, memberikan kritikan, seperti yang sering disampaikan oleh Ketua Umum kami, Agus Yudhoyono, maupun para anggota parlemen kami, itu malah diwajibkan," katanya.
Baca Juga: Pihak Lukas Enembe Sebut Komnas HAM Tidak Lindungi Mereka
Ia kemudian menyinggung negara otoriter yang apa pun kebijakan pemerintah, mau merugikan rakyat pun, tidak boleh ada yang mengingatkan, apalagi mengkritik dengan keras. Lebih lanjut, ia menilai rakyat yang melakukan kritik juga boleh disampaikan tanpa solusi. Menurutnya, solusi itu harus dipikirkan oleh pejabat pemerintahan itu sendiri.
"Memang tidak mudah memimpin negeri. Apalagi kalau banyak pejabat yang merasa sudah berbuat banyak, tapi masyarakat tak merasakan manfaatnya," katanya lagi.
Baca Juga: Ambisi Menangi Pemilu, Golkar Selenggarakan Rakornis di Bali
"Memang perlu banyak belajar dari Pak SBY dan kader-kader Demokrat yang sudah sukses memimpin negeri selama 10 tahun. Bagaimana rakyat sejahtera, ekonomi tetap tumbuh, kondisi sosial politik stabil, tidak ada polarisasi ataupun perpecahan antar anak bangsa, dan demokrasi terjaga dengan kondusif. Warga tak perlu takut bicara, bahkan bebas mengkritik pemerintah," sambungnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
