Menu


Demokrat Sindir Luhut Yang Anti Kritik, Sebut Perlu Belajar ke SBY

Demokrat Sindir Luhut Yang Anti Kritik, Sebut Perlu Belajar ke SBY

Kredit Foto: Doc. Partai Demokrat

Konten Jatim, Depok -

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan betapa sulitnya mengurus negara dan mengungkapkan kepada orang-orang untuk tidak berburuk sangka kepada negara serta jangan asal mengkritik negara jika belum berkontribusi apapun.

"Kalau belum pernah menjabat jangan asal ngomong, tidak gampang mengatur republik ini," kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam launching Sail Teluk Cendrawasih, Jumat (3/2/2023), dikutip dari Suara.com pada Minggu (5/2/2023).

Baca Juga: Ketua DPD PDIP Jawa Timur Mengundurkan Diri, Ingin Berantas Korupsi Jawa Timur

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putera, turut berkomentar. Herzaky Mahendra Putra menyebut, bahwa setiap warga negara di Indonesia bebas menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan. Menurutnya, itu harus dipahami setiap pejabat negara.

"Pejabat pemerintah seharusnya dibekali pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai negara demokrasi. Setiap warga negara bebas berbicara dan menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan, tanpa perlu merasa takut mendapatkan serangan, sensor, ataupun sanksi hukum," katanya kepada wartawan, Minggu (5/2/2023).

Baca Juga: Demokrat Dukung Putusan MK Soal Presiden Tidak Boleh Jadi Cawapres

"Jangan alergi dengan kritikan, apalagi berupaya membatasi salah satu hak mendasar atau hak asasi manusia dalam berdemokrasi ini," sambungnya.

Menurutnya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi, sehingga dalam negara ada yang namanya prinsip check and balances. Begitu pun Demokrat yang kerap melempar kritikan, semata-mata untuk fungsi kontrol.

"Kalau kami, Demokrat, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, memberikan kritikan, seperti yang sering disampaikan oleh Ketua Umum kami, Agus Yudhoyono, maupun para anggota parlemen kami, itu malah diwajibkan," katanya.

Baca Juga: Pihak Lukas Enembe Sebut Komnas HAM Tidak Lindungi Mereka

Ia kemudian menyinggung negara otoriter yang apa pun kebijakan pemerintah, mau merugikan rakyat pun, tidak boleh ada yang mengingatkan, apalagi mengkritik dengan keras. Lebih lanjut, ia menilai rakyat yang melakukan kritik juga boleh disampaikan tanpa solusi. Menurutnya, solusi itu harus dipikirkan oleh pejabat pemerintahan itu sendiri.

"Memang tidak mudah memimpin negeri. Apalagi kalau banyak pejabat yang merasa sudah berbuat banyak, tapi masyarakat tak merasakan manfaatnya," katanya lagi.

Baca Juga: Ambisi Menangi Pemilu, Golkar Selenggarakan Rakornis di Bali

"Memang perlu banyak belajar dari Pak SBY dan kader-kader Demokrat yang sudah sukses memimpin negeri selama 10 tahun. Bagaimana rakyat sejahtera, ekonomi tetap tumbuh, kondisi sosial politik stabil, tidak ada polarisasi ataupun perpecahan antar anak bangsa, dan demokrasi terjaga dengan kondusif. Warga tak perlu takut bicara, bahkan bebas mengkritik pemerintah," sambungnya.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Suara.com.