Keempat, KPAI merekomendasikan Kementerian Kesehatan RI dan Kemdikbudristek memprioritaskan keselamatan serta kesehatan anak dengan mengoptimalkan layanan kesehatan dasar anak pasca Covid-19 sekaligus merumuskan strategi pencegahan serta penanggulangan angka putus sekolah terutama efek domino dari Covid-19.
Kelima yaitu agar Kemdikbudristek, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kepolisian RI, Badan Siber dan Sandi Negara RI, serta pemerintah daerah mengoptimalkan perlindungan anak berbasis siber dan kejahatan transnasional baik melalui pencegahan maupun penanganan, dan mengoptimalkan edukasi literasi digital.
"Keenam, Kemdikbudristek agar memberikan akses pendidikan yang optimal bagi seluruh anak di Indonesia dengan fasilitas dan layanan prima, sehingga tidak ada lagi anak putus sekolah dengan berbagai alasan dan anak tidak merasa aman di sekolah," ujar Jasra Putra.
Ketujuh, Kementerian Sosial agar meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial anak. Kedelapan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian PPPA agar mengoptimalkan pencegahan pekerjaan terburuk bagi anak.
Baca Juga: Ridwan Kamil Gabung Golkar, Berpotensi Geser Nama Ini Sebagai Cagub DKI
"Aparat Penegak Hukum, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Hakim Pengadilan perlu meningkatkan kualitas hukum yang perspektif perlindungan anak, baik dalam proses hukum maupun pemenuhan hak restitusi anak korban pidana," pungkasnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
