Guru besar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku khawatir uji materi undang-undang pemilu yang mengusulkan penutupan sistem pemilu secara relatif akan memperkuat sifat otoriter Orde Baru. Menurutnya, sistem proporsional tertutup menghadirkan kader berjanggut yang mengakar ke atas dan tidak mewakili pemilih.
"Saya khawatir petitumnya kan menghilangkan frasa terbuka menjadi proporsional yang dimaknai tertutup, kalau ini dilakukan maka saya khawatir ini menguatkan karakteristrik otoritarian orde baru," kata Denny dalam diskusi bertajuk 'Koalisi, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial Multi Partai', secara daring, Selasa (17/1/2023).
Sistem proporsional tertutup bagi saya adalah pilihan strategi pemenangan pemilu 2024. Ia menilai partai yang mengusung sistem proporsional tertutup bukan untuk membangun sistem pemilu, melainkan lebih kepada hitung-hitungan matematis potensi kemenangan mendapatkan kursi lebih banyak apabila menggunakan sistem proporsional tertutup.
"Jadi ini kan bukan jangka panjang, bukan membangun sistem, tetapi hanya jangka pendek dirasa ini lebih menguntungkan maka itulah yang kemudian didorong," ujarnya.
Denny menjelaskan model semacam itu tidak tepat. Apalagi sistem proporsional tertutup tidak bisa menguatkan relasi antara pemilih dengan anggota parlemen pilihannya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
