"Jadi dia melemahkan, tidak bisa juga menguatkan pendidikan politik rakyat," ungkapnya.
Menurut Denny, sistem proporsional terbuka lebih menguatkan relasi antara pemilih dengan anggota parlemen pilihannya. Sebab dengan menerapkan proporsional tertutup maka pemilih tidak bisa mengatakan bahwa dirinya telah salah memilih anggota parlemen sebab yang dicoblos adalah partai.
Baca Juga: Delapan Partai Politik Khawatir Kehilangan Kursi Jika Sistem Proporsional Tertutup Diterapkan
"Dalam proporsional terbuka ada nama, bisa kampanye dan kemudian bisa dibangun relasi lebih emosional, lebih dekat, lebih erat dengan calon anggota legislatif," tuturnya.
Dengan demikian menurutnya hal tersbeut merupakan open legal policy. MK tidak boleh menentukan sistem pemilu yang tidak ada dalam undang-undang dasar.
"Inilah diberikan keleluasan kepada pembentuk undang-undang, presiden dan DPR yang diberi amanat pembuatan undang-undang untuk memilih apa sebenarnya sistem pemilu kita, tidak bisa MK kemudian mengambil peran legislasi presiden dan DPR," jelasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
