"Berarti, wilayah tudingan itu jauh lebih kecil bagi seorang presiden dibandingkan seorang gubernur. Kalau gubernur, berarti gubernur atau sepemdanya yang terimbas," kata dia.
Adapun dari pihak pemprov, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari telah buka suara soal dugaan kasus korupsi tersebut. Premi mengakui Pemprov DKI pernah meneken kontrak dengan Perumda Pasar Jaya.
Namun, untuk kepemilikan beras bansos tersebut, Premi menyatakan pihaknya akan menunggu hasil penelusuran lebih lanjut.
Baca Juga: Proyek IKN Diprediksi Jadi Proyek Hambalang Bila Anies Jadi Presiden
Meski begitu, Premi mengatakan pihaknya telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 terkait penyaluran bansos. Laporan pertanggungjawaban juga telah rampung dan diperiksa pada 2021 oleh KPK.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
