Akun Twitter @kurawa sebelumnya sempat membawa thread menghebohkan di Twitter mengenai investigasi kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dugaan korupsi ini muncul karena penemuan 1.000 ton beras bansos di gudang milik Perumda Pasar Jaya yang seharusnya disalurkan pada 2020-2021 lalu.
Isu dugaan korupsi bansos yang menerpa mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut menarik perhatian pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Baca Juga: NasDem Bidik Yenny Wahid Ikuti Anies, PSI Masih Santai: Semua Pihak berhak…
"Kalau kita bicara korupsi di DKI Jakarta, maka tiba-tiba orang berimajinasi bahwa itu melibatkan Anies Baswedan. Tapi sayangnya, ketika bicara tentang korupsi di Indonesia, tidak akan melibatkan Presiden Jokowi," kata Refly, sebagaimana dikutip di kanal Youtube pribadinya pada Minggu (15/1/2023).
Bahkan, lanjut dia, meski korupsi berlangsung di Sekretariat Negara, Jokowi tetap tidak akan terkena imbas dari isu korupsi.
"Berarti, wilayah tudingan itu jauh lebih kecil bagi seorang presiden dibandingkan seorang gubernur. Kalau gubernur, berarti gubernur atau sepemdanya yang terimbas," kata dia.
Adapun dari pihak pemprov, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari telah buka suara soal dugaan kasus korupsi tersebut. Premi mengakui Pemprov DKI pernah meneken kontrak dengan Perumda Pasar Jaya.
Namun, untuk kepemilikan beras bansos tersebut, Premi menyatakan pihaknya akan menunggu hasil penelusuran lebih lanjut.
Baca Juga: Proyek IKN Diprediksi Jadi Proyek Hambalang Bila Anies Jadi Presiden
Meski begitu, Premi mengatakan pihaknya telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 terkait penyaluran bansos. Laporan pertanggungjawaban juga telah rampung dan diperiksa pada 2021 oleh KPK.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
