Tengah berlangsung proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang memakan biaya triliunan rupiah. Namun, dilansir Republika pada Minggu (25/12/2022), Partai Demokrat menganggap bahwa ini adalah beban Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap para presiden di generasi berikutnya.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota Komisi V DPR Willem Wandik yang mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi menjadi beban, ketimbang keuntungan.
Baca Juga: Luhut Terus Mendapat Serangan Akibat Pernyataan Soal OTT, Kali Ini dari Aktivis Reformasi
"Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini berada pada posisi menjadi beban Pemerintah dan generasi presiden selanjutnya. Beban ini akan ditanggung pemerintah selama 80 tahun berikutnya, bisa berpotensi bertambah, jika selama 80 tahun tersebut terjadi kondisi yang luar biasa," ujarnya.
Terdapat sejumlah alasan mengapa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan menjadi beban pemerintah. Pertama adalah realisasi anggaran dalam pengerjaan proyek kereta cepat yang telah melampaui ambang batas perencanaan anggaran yang ditetapkan sebelumnya.
Baca Juga: Ingin Dapatkan Suara Rakyat Jawa Timur, Pengamat: Anies Perlu Khofifah
Saat ini kondisi keuangan proyek mengalami bubble atau gelembung di angka Rp. 21 triliun. Hal itu mendesak Indonesia untuk menarik pinjaman Rp 16 triliun ke China Development Bank atau mencapai 75 persen dari total kebutuhan anggaran yang tersedia saat ini, untuk menambal kebutuhan pembengkakan anggaran yang terjadi.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
