Tengah berlangsung proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang memakan biaya triliunan rupiah. Namun, dilansir Republika pada Minggu (25/12/2022), Partai Demokrat menganggap bahwa ini adalah beban Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap para presiden di generasi berikutnya.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota Komisi V DPR Willem Wandik yang mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi menjadi beban, ketimbang keuntungan.
Baca Juga: Luhut Terus Mendapat Serangan Akibat Pernyataan Soal OTT, Kali Ini dari Aktivis Reformasi
"Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini berada pada posisi menjadi beban Pemerintah dan generasi presiden selanjutnya. Beban ini akan ditanggung pemerintah selama 80 tahun berikutnya, bisa berpotensi bertambah, jika selama 80 tahun tersebut terjadi kondisi yang luar biasa," ujarnya.
Terdapat sejumlah alasan mengapa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan menjadi beban pemerintah. Pertama adalah realisasi anggaran dalam pengerjaan proyek kereta cepat yang telah melampaui ambang batas perencanaan anggaran yang ditetapkan sebelumnya.
Baca Juga: Ingin Dapatkan Suara Rakyat Jawa Timur, Pengamat: Anies Perlu Khofifah
Saat ini kondisi keuangan proyek mengalami bubble atau gelembung di angka Rp. 21 triliun. Hal itu mendesak Indonesia untuk menarik pinjaman Rp 16 triliun ke China Development Bank atau mencapai 75 persen dari total kebutuhan anggaran yang tersedia saat ini, untuk menambal kebutuhan pembengkakan anggaran yang terjadi.
"Sehingga menjadi alasan pada sisi kepentingan investor China melalui operator pelaksananya di KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) mendorong negosiasi untuk menambah konsesi hak pengoperasian kereta cepat dari 50 tahun menjadi 80 tahun," ujar Willem.
Kedua, gelembung anggaran proyek kereta cepat menjadi beban yang lebih menakutkan dibandingkan utang IMF. Ini disebabkan oleh klausul penguasaan monopoli jalur kereta cepat yang justru dikuasai hampir mendekati 100 tahun, melampaui batas produktivitas aset kereta cepat.
Baca Juga: Pengamat: Penggeledahan Kantor Khofifah Bukan Untuk Jegal Anies
"Beban pembiayaan yang begitu membengkak, diperburuk lagi dengan akting para pelaksana proyek yang dituntut untuk segera mengejar target penggunaan kereta cepat yang harus segera dicapai di tahun 2023. Hal ini, tidak lain bertujuan untuk mempercepat manfaat politis sebelum masa tugas kepresidenan tuntas di tahun 2024," paparnya.
Demi mencapai pencapaian politis tersebut, para pekerja dipaksa untuk mengejar waktu tersebut. Tanpa disadari, berbagai aspek yang menjadi standar engineering dan keselamatan justru terabaikan.
Baca Juga: Alasan Pemerintah Selalu Ikuti NU Ketika Puasa Menurut Zulfan Lindan
"Padahal, penggunaan kereta cepat tersebut akan melibatkan jutaan pengguna transportasi di Jabar-DKI Jakarta. Pengabaian standar engineering dan keselamatan bagi pengguna kereta cepat ini dapat menjadi bom waktu dan teror transportasi di masa-masa mendatang," tutupnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
