Meskipun dikecam karena memiliki pasal-pasal bermasalah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso memiliki pandangan lain soal KUHP. Dilansir dari Republika pada Minggu (25/12/2022), terdapat juga sejumlah pasal lain yang merupakan "jalan tengah".
Salah satu contohnya adalah pasal hukuman mati, di mana pada zaman dahulu, pasal tersebut diperdebatkan karena ada yang ingin pasal tersebut ada dan ada yang menganggap pasal tersebut tidak diperlukan.
Baca Juga: Respons Jubir PKB Soal Umar Hasibuan Sindir KSAD Tentang Dana Hibah Anies: Itu Sih Dia Aja
"Misalnya, Pasal 100 KUHP terkait dengan pidana mati. Pasal ini sesungguhnya menengahi mereka yang menginginkan penerapan pidana mati secara zakelijk, sementara di sisi lain ada yang menginginkan agar pidana mati tidak perlu diterapkan," terang Topo Santoso, yang juga salah satu anggota tim penyusun KUHP baru melalui siaran pers yang diterima Antara, Sabtu (24/12/2022).
Dalam acara pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Indonesian PhD Council di Desa Lingsar, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dirinya menjelaskan bahwa pelaksanaan pidana mati dalam Pasal 100 KUHP mengharuskan ada semacam "masa percobaan" selama 10 tahun (Pasal 100 ayat 1).
Baca Juga: Anggota DPR Ini Sebut KUHP Berguna Bagi Rakyat yang Protes Penundaan Pemilu 2024
Pasal ini memberikan waktu jeda kepada si terpidana sebelum pelaksanaan eksekusi mati.Selain itu, ada juga Pasal 240 terkait dengan penghinaan kepada pemerintah maupun lembaga negara.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
