Ia kemudian menegaskan sanksi etis yang disampaikan Bawaslu terhadap Anies, sebenarnya hal yang serius.
"Ketika Bawaslu merekomendasikan itu sebagai pelanggaran etis, maka dengan kategori pelanggaran etis itu justru sesuatu hal yang sifatnya menjadi sangat gamblang. Karena menyangkut etika bagi seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai pemimpin," ucap Hasto.
Lebih lanjut, ia mengatakan kasus Anies itu seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak, yakni bagaimana semua bersama-sama berkomitmen mengikuti aturan main.
Baca Juga: Dianggap Curi Start Kampanye, Koordinator Aksi: Harusnya Anies Sudah Bisa Diberi Kartu Merah
Sebelumnya Bawaslu RI menyatakan tidak melanjutkan laporan terhadap capres Partai NasDem, Anies Baswedan karena urusan persyaratan formil dan materil.
Meski begitu, Bawaslu menilai tindakan safari politik yang dilakukan Anies ke berbagai daerah belakangan ini tetap tidak etis.
"Diitinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis," kata anggota Bawaslu Puadi dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).
Alasannya, Anies seolah-olah mencuri start dalam ajang Pemilu 2024.
"Sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," ujar Puadi.
Ditambah, masyarakat sejak dini sudah mengetahui Anies merupakan capres usungan NasDem, oleh sebab itu, safari politik Anies wajar jika dinilai sebagai aktivitas kampanye.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
