Sahroni menyampaikan hal serupa. Dia menyarankan, protes DBH kecil yang disampaikan Adil sebaiknya diselesaikan melalui adu data secara transparan dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM.
"Dugaan ketidakadilan DBH yang dipersoalkan Bapak Bupati, kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data,” ucap Sekjen Partai NasDem ini.
Baca Juga: Usai Sebut Kemenkeu Dihuni Iblis, Bupati Meranti Ingin Gugat Jokowi
Sahroni menegaskan, ancaman Adil, jika tidak dipertanggungjawabkan, dapat berpotensi untuk dikategorikan sebagai makar.
"Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggungjawabkan ucapan Bapak. Ucapan Bapak yang menghina kementerian dan 'ancaman' menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," ucapnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
