Yang pertama adalah kasus KM 50. Refly menyebut, bahwa dalam kasus tersebut ada unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Di ranah hukum misalnya, kalau kita bicara mengenai agenda seperti KM 50 misalnya, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka, karena akan melibatkan Istana sebagai orang yang membiarkan, paling tidak, crime by omission," ujarnya.
Selanjutnya adalah isu ijazah palsu Jokowi.
"Yang kedua, isu ijazah palsu. Itu sampai sekarang kan belum juga diklarifikasi," katanya.
Yang ketiga adalah proyek ibu kota negara (IKN). Apabila proyek tersebut tidak dibangun berdasarkan prinsip good governance, maka potensi untuk dijerat tindak pidana korupsi akan tinggi sekali.
"Apakah proyek IKN tuh sudah berkaitan dengan good governance secara keseluruhan. Karena kalau misalnya tidak ada good governance, maka potensi untuk dijerat tindak pidana korupsi akan tinggi sekali, terlebih seandainya memang ada praktik-praktik yang menyimpang dari good governance dan clean government dan mengarah kepada tindak pidana korupsi misalnya," lanjutnya.
Serta yang keempat adalah dinasti politik yang dibangun Jokowi.
"Berikutnya jangan lupa, political dynasty. Dinasti politik yang Jokowi bangun yaitu Bobby Nasution, kemudian diperkirakan nanti dia minimal menjadi wakil gubernur atau bahkan Gubernur Sumatera Utara dalam pemilihan berikutnya, lalu kemudian Gibran Rakabuming itu akan lompat ke DKI 1 atau setidak-tidaknya Jawa Tengah 1, kemudian nanti Kaesang Pangarep akan masuk Solo," tuturnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
