Dosen Universitas Negeri Surabaya Harlina Meidiaswati mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya inflasi pangan.
Ia menyebut, faktor seperti gagal panen, daya konsumtif masyarakat tinggi, dan ulah pihak-pihak yang semakin memperburuk keadaan seperti menimbun stok pangan.
“Faktor pemicu yang paling besar, adalah gagal panen, apalagi kemaraunya kemarin kan penjang sekali. Dengan kemarau sepanjang itu banyak daerah-daerah yang gagal panen. Gagal panen itu salah satu dari pemuci inflasi," kata Harlina dalam Dialog Interaktif program Surabaya Pagi Ini, bertajuk ‘Harga Sembako Melambung Picu Inflasi Pangan’, Selasa (5/12/2023).
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa tersebut menambahkan bahwa Jawa Timur menyumbangkan komoditi pangan cukup besar, yakni sekitar 16 persen secara nasional. Contoh lain Kabupaten Sumenep merasakan sampai 5 persen.
"Sumenep mungkin itu lebih tinggi karena di sana tergantung pemasokan air hujan. Sedangkan air hujan tidak turun akibat kemarau panjang,” ucapnya.
Bicara mengenai gagal panen, Harlina menerangkan, penyebab gagal panen itu banyak, tidak semata karena satu kejadian saja.
“Kalau gagal panen biasanya faktornya akibat cuaca, karena cuaca adalah sesuatu di luar kendali kita. Maka, kita mengelola apa yang bisa kita kelola saja, persiapan sebelum terjadinya gagal panen itu harus benar-benar kita manajemen dengan baik,” terangnya.
Di tahun 2024 nanti sekitar bulan Mei, Harlina memprediksi akan panen raya hasil tani, Ia menganjurkan, agar mengelola hasil panen dengan baik supaya selalu ada stok.
“Agar pada saat kemarau panjang, gagal panen itu tidak terulang, yang kita lihat ini kan kecenderungannya berulang,” ujar Harlina.
Untuk komoditi pangan seperti gula dan minyak, Harlina menjelaskan, ada faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya inflasi, yaitu faktor situasional seperti acara besar tahunan (natal, lebaran, tahun baru), karena pada momen semacam itu, masyarakat cenderung menghabiskan uang lebih banyak sehingga daya konsumtif masyarakat tinggi.
“Untuk menghadapi faktor pemicu ini, pemerintah biasanya juga sudah mengendalikan. Sejauh ini saya pandang Pemerintah Indonesia cukup teruji dalam mengatasi inflasi baik yang terjadi di masa normal ataupun inflasi yang cukup tinggi. Pemerintah Indonesia punya cukup instrumen untuk bisa mengendalikan laju inflasi menjadi tidak mengganggu perekonomian secara siginfikan dalam jangka waktu yang lama,” jelas dia.
Karena salah satu faktor pemicu inflasi tinggi adalah tingginya daya konsumtif masyarakat di saat situasional tertentu, ia mengungkapkan, ada juga ulah pihak-pihak yang semakin memperburuk keadaan seperti menimbun stok pangan.
“Perilaku masyarakat yang menimbun itu akan selalu ada, karena itu sudah menjadi sifat dasar manusia. Namun, bukan berarti saya membenarkan hal itu, hal inilah yang harusnya menjadi bahan pertimbangan pada saat pemerintah mengambil kebijakan terkait inflasi. Bahwa akan ada pihak yang mengambil untung dengan cara menimbun stok komoditi pangan. Pemerintah harus mewaspadai hal tersebut, sehingga ada tindakan yang dilakukan agar memberi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan itu,” ujar dosen Unesa itu.
Maka, Harlina menekankan, harus ada kegiatan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait hal-hal yang melanggar hukum untuk tindakan seperti menimbun stok pangan tersebut.
“Sehingga konsekuensi hukum harus siap mereka tanggung seandainya mereka terbukti melakukan hal-hal semacam itu,” tegasnya.
Menurut dosen program studi S1 Manajemen itu, inflasi itu harus ada, karena hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia.
“Namun harus kita kendalikan inflasi itu, yang penting, semua pihak bisa berperan untuk mengendalikannya. Bukan hanya pemerintah, dan pengusaha, kita masyarakat juga harus bisa menahan diri agar inflasi bisa dikendalikan,” pungkasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
