Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan pangkalan data (data base) penduduk miskin yang komprehensif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.
"Kalau kita punya data base yang bagus, untuk tracking apakah masyarakat miskin di kelurahan bahkan di RT itu sangat bisa sekali. kita bisa cek, KK ini pengeluarannya berapa, masuk PKH atau BPNT. Jadi data base itu penting untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur," kata Adhy, dikutip dari laman Pemprov Jatim.
Lebih lanjut Adhy menjelaskan, dengan pangkalan data, tim verifikator akan mudah dalam melakukan validasi dan verifikasi sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah akan tepat sasaran.
Tak hanya itu, dengan pangkalan data, fokus dan target dari pemerintah dalam menekan angka kemiskinan pun dapat terarah.
"Kuncinya di kemiskinan, adalah targeting. Perioritas dulu, kalau sepakat orang yang paling miskin adalah PKH. Ya PKH dulu yang kita selesaikan. Kalau dilakukan dengan taat, insyaalah hasilnya bagus," katanya.
"Sehebat-hebatnya kita buat program, tapi data base-nya tidak tepat sasaran akan kesusahan di lapangan. Nah itu gunanya data base. Kita tahu ini keluarga-keluarga PKH, jadi keluarga ini yang menjadi fokus kita," tambahnya.
Selama ini pemerintah memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di bumi Majapahit.
Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan kata Adhy, pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2020-2023.
Kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun drastis dari 4,4% atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82% atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.
Kepada TPKPK, Adhy menhimbau agar dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jatim harus dilakukan secara holistik. Karena dari pengalamannya, program bantuan kemiskinan dilaksanakan ketika mendekati survei kemiskinan dari BPS.
"Saya ingin semua masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan. Bukan karena akan ada survei di bulan Maret, maka dana untuk Februari di tahan dan dibagi kepada masyarakat secara besar-besaran. Jadi saat survei, semua masyarakat tidak masuk dalam kemiskinan," katanya.
"Kita tidak ingin rekayasa seperti ini. Yang kita inginkan adalah bahwa mereka benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan. Untuk itu strategi kita harus bagus," tambahnya.
Secara strategi, ia menyampaikan, ada tiga cara penting yang dapat dilakukan. Pertama adalah dengan memperjuangkan agar masyarakat miskin dapat menjangkau label market.
Ia pun menjelaskan, banyak masyarakat yang ingin bekerja di pabrik, bekerja sebagai sekuriti, sebagai buruh kasar. Semua pekerjaan yang akan ditekuni tersebut, pemerintah harus mendampingi dan memfasilitasi.
"Yang kita lakukan, ya diberikan pelatihan, sehingga mereka terampil dan mampu bekerja pada bidang yang mereka minati," katanya.
Strategi berikutnya adalah entreprenuership. Bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan, pemerintah wajib mensupport dengan memberikan modal dan pelatihan kewirausahaan.
Terakhir adalah dengan memberikan akses untuk dapat bersaing. Bidang pendidikan adalah salah satu cara dalam pemberian akses kepada masyarakat miskin untuk bersaing.
"Kita bisa cek pada data base kita, pada Regsosek, siapa-siapa saja yang harus diberikan KIP. Karena di dunia pendidikan, mau dia orang kaya, mau dia miskin, setelah lulus punya kesempatan yang sama untuk bersaing mendapatkan pekerjaan," katanya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
