Kota Surabaya, Jawa Timur, mencatatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 senilai Rp10,9 triliun.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan APBD itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2023.
"Postur anggaran itu diputuskan dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya pada Rabu (8/11) kemarin dan disahkan dalam rapat paripurna hari ini," kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, dilansir Antara.
Penetapan APBD 2024 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan merupakan kebiasaan Kota Surabaya dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kami menetapkan APBD 2024 pada Jumat 10 November, tepat Hari Pahlawan, seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
"Kami khidmati jiwa kepahlawanan dan patriotisme arek-arek Suroboyo, pada 10 November 1945, yang dengan gagah berani dan tekad berkobar-kobar bertempur hebat, hidup dan mati, melawan tentara sekutu. Untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia yang waktu itu baru beberapa bulan sejak diproklamasikan Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945," terang Adi.
Adi mengatakan, hal itu adalah tugas dan tanggung jawab para generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan dengan gerak pembangunan di semua bidang.
Dengan penetapan APBD Surabaya lebih dini, maka aparatur Pemerintah Kota bisa menyiapkan lebih matang program dan kegiatan Surabaya lebih matang di tahun depan.
"Sehingga 2 Januari 2024, APBD bisa berjalan dengan efektif," kata Adi yang juga Juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.
Dikatakannya, keberhasilan penetapan APBD Surabaya adalah berkat kekompakan dan kerja sama semua pihak antara pimpinan dan semua anggota legislaitf, sinergi semua fraksi, serta antara DPRD Surabaya bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji bersama seluruh aparatur Pemerintah Kota Surabaya.
"Dan, yang lebih penting lagi berkat partisipasi seluruh rakyat Kota Surabaya, yang handarbeni dan mencintai Kota Pahlawan ini," kata Adi.
Program-program pembangunan Kota Surabaya disusun melalui masukan, saran dan gagasan dari berbagai representasi masyarakat di kampung-kampung, yang dihimpun melalui musyawarah pembangunan.
Juga melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan 50 anggota DPRD. Maupun melalui pertemuan-pertemuan informal dengan warga masyarakat di berbagai kampung dan pemukiman.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
