Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan.
Pertama, Jansen menyebut dirinya menghormati Luhut sebagai senior di bangsa ini dan yang dituakan di tanah Batak.
Namun ia menyebut penilaian Luhut terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak tepat.
Baca Juga: Luhut Sebut AHY Kampungan, Kader Demokrat: Ini Hasil Revolusi Mental?
"Saya menghormati anda sebagai senior dibangsa ini dan yang dituakan di tanah Batak, namun tidak tepat menurut saya kata anda ini untuk Ketua Umum kami mas AHY. Saya pribadi dan kami kader @PDemokrat — yang selama beberapa tahun ini berjuang mempertahankan partai kami dari rongrongan Moeldoko — sangat terganggu dengan kata-kata anda ini," kata Jansen, Jumat, (21/7/2023).
Dikatakan, Luhut bukan Menko yang mengurusi soal politik dan hukum di negara ini, harusnya tidak usah ikut campur soal ini.
Dia menyarankan Luhut fokus soal investasi, tesla dll yang menjadi bidangnya. "Dimana banyak juga hasilnya yang terasa kampungan," sambungnya.
Soal KSP Moeldoko kata dia, Demokrat sejak awal sudah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereshuffle Moeldoko.
"Termasuk saya pribadi selaku kader dan pengurus Demokrat dalam banyak kesempatan tidak pernah jemu meminta itu. Agar pemerintah termasuk Presiden terhindar dari tuduhan macem-macem. Namun faktanya sampai saat ini dia terus dipertahankan," ujarnya.
Dengan terus membiarkan 'begal, copet' atau istilah lainnya yang bermakna tidak punya hak berdasarkan UU Parpol terus bekerja di kabinet, Jansen menyebut pemerintahan inilah yang sesungguhnya kampungan.
Lebih jauh dijelaskan, dalam rangkaian yang terkait perkara ini, sudah hampir 17 kali Moeldoko cs kalah bahkan sampai tingkat kasasi. Dengan fakta ini, bukannya mata dibuka namun Moeldoko terus dipertahankan dan dilakukan pembiaran.
"Untuk pak LBP, harusnya karena anda teman Moeldoko juga di kabinet dan sering bertemu, tinggal anda ajukan saja sebenarnya sebuh pertanyaan paling dasar ke dia: 'punya KTA Demokrat tidak kau Mul?'" tuturnya.
"Jelas jawabnya tidak!! Kalau dia tidak punya KTA dan jadi kader Demokrat pun tidak pernah, terus apa dasar dia terus mengingini jadi Ketum Demokrat? Pengganggu namanya ini. Begal kalau istilah sekarang mengingini sesuatu padahal dia sama sekali tidak punya hak atas itu," sambungnya.
Baca Juga: PKB Sebut Bakal Happy jika Demokrat Bersedia Gabung ke Koalisi Dukung Prabowo
Jansen menyebut, jika Moeldoko berhasil ambil Demokrat, bukan hanya bacapres Anies Baswedan atau siapapun yang diusung Demokrat jadi capres terjegal.
"Termasuk saya sendiripun terjegal pak LBP! di Pemilu legislatif. Karena Ketua Umum Demokrat jadi dia. Jadi atas dasar tersebut, menurut saya: bukan kami Demokrat atau mas AHY yg kampungan. Tapi anda dan pemerintahan yg didalamnya ada Muldoko ini pak LBP. Karena terus membiarkan orang seperti ini ada di kabinet," tuturnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
