Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan.
Pertama, Jansen menyebut dirinya menghormati Luhut sebagai senior di bangsa ini dan yang dituakan di tanah Batak.
Namun ia menyebut penilaian Luhut terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak tepat.
Baca Juga: Luhut Sebut AHY Kampungan, Kader Demokrat: Ini Hasil Revolusi Mental?
"Saya menghormati anda sebagai senior dibangsa ini dan yang dituakan di tanah Batak, namun tidak tepat menurut saya kata anda ini untuk Ketua Umum kami mas AHY. Saya pribadi dan kami kader @PDemokrat — yang selama beberapa tahun ini berjuang mempertahankan partai kami dari rongrongan Moeldoko — sangat terganggu dengan kata-kata anda ini," kata Jansen, Jumat, (21/7/2023).
Dikatakan, Luhut bukan Menko yang mengurusi soal politik dan hukum di negara ini, harusnya tidak usah ikut campur soal ini.
Dia menyarankan Luhut fokus soal investasi, tesla dll yang menjadi bidangnya. "Dimana banyak juga hasilnya yang terasa kampungan," sambungnya.
Soal KSP Moeldoko kata dia, Demokrat sejak awal sudah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereshuffle Moeldoko.
"Termasuk saya pribadi selaku kader dan pengurus Demokrat dalam banyak kesempatan tidak pernah jemu meminta itu. Agar pemerintah termasuk Presiden terhindar dari tuduhan macem-macem. Namun faktanya sampai saat ini dia terus dipertahankan," ujarnya.
Dengan terus membiarkan 'begal, copet' atau istilah lainnya yang bermakna tidak punya hak berdasarkan UU Parpol terus bekerja di kabinet, Jansen menyebut pemerintahan inilah yang sesungguhnya kampungan.
Lebih jauh dijelaskan, dalam rangkaian yang terkait perkara ini, sudah hampir 17 kali Moeldoko cs kalah bahkan sampai tingkat kasasi. Dengan fakta ini, bukannya mata dibuka namun Moeldoko terus dipertahankan dan dilakukan pembiaran.
"Untuk pak LBP, harusnya karena anda teman Moeldoko juga di kabinet dan sering bertemu, tinggal anda ajukan saja sebenarnya sebuh pertanyaan paling dasar ke dia: 'punya KTA Demokrat tidak kau Mul?'" tuturnya.
"Jelas jawabnya tidak!! Kalau dia tidak punya KTA dan jadi kader Demokrat pun tidak pernah, terus apa dasar dia terus mengingini jadi Ketum Demokrat? Pengganggu namanya ini. Begal kalau istilah sekarang mengingini sesuatu padahal dia sama sekali tidak punya hak atas itu," sambungnya.
Baca Juga: PKB Sebut Bakal Happy jika Demokrat Bersedia Gabung ke Koalisi Dukung Prabowo
Jansen menyebut, jika Moeldoko berhasil ambil Demokrat, bukan hanya bacapres Anies Baswedan atau siapapun yang diusung Demokrat jadi capres terjegal.
"Termasuk saya sendiripun terjegal pak LBP! di Pemilu legislatif. Karena Ketua Umum Demokrat jadi dia. Jadi atas dasar tersebut, menurut saya: bukan kami Demokrat atau mas AHY yg kampungan. Tapi anda dan pemerintahan yg didalamnya ada Muldoko ini pak LBP. Karena terus membiarkan orang seperti ini ada di kabinet," tuturnya.
Dia mengingatkan bahwa bukan Demokrat yang mulai pakai istilah kampungan ini tapi Luhut.
Jansen menyebut, 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil membawa Indonesia ini masuk ke G-20, yang dibangga-banggakan kemarin.
Pertumbuhan ekonomi dimasa SBY yang tinggi disebutnya belum berhasil dikalahkan rezim saat ini. Belum lagi PDB bangsa ini dibawa pertama kali tembus ke angka diatas Rp10.000 Triliun. Ditambah APBN naik sampai 4 kali lipat (jadi ribuan triliun).
Hal ini kata Jansen yang kemudian diwarisi rezim saat ini. Jadi tidak mungkin kata Jansen, Pemerintahan SBY kampungan dengan prestasi begini. Di sisi lain dia menyebut pemerintahan yang ada saat ini jelas kampungan.
Baca Juga: Anies Ingin Cawapres Kriteria Nol, Demokrat: yang Penting Dapat Bawa Kemenangan
Dia membeberkan utang yang terus dibuat naik sampai berkali-kali lipat. Janji pertumbuhan ekonomi di pemilu, sama sekali tidak pernah terbukti.
"Jangankan 7 persen, menyentuh rata-rata 6 persen sajapun sampai akhir pemerintahan ini kelihatannya akan gagal tercapai. Kita tunggulah sentuhan terakhir kalian tahun depan utk membuktikan itu," tuturnya.
Dia menantang rezim Jokowi menaikkan APBN jadi 4 kali lipat. Seperti dari yang dulu ditinggalkan SBY yang lebih kurang 1800 triliunan.
"Kalian buatlah kalau tidak bisa 7200 T, ya jadi 6000 Triliun di akhir pemerintahan 2024 nanti. Itu baru namanya jago dan tidak kampungan dll," ucapnya.
Terakhir, dia menyentil soal begal diminta untuk ditembak di Medan karena telah sangat meresahkan masyarakat.
"Untuk begal partai ini kami tidak minta ditembak, sederhana cukup di reshuffle saja. Biar terhindar juga tuduhan macam-macam ke istana. Karena sama dengan begal motor itu, dia ini telah meresahkan, menjadi contoh buruk, dan mengingini sesuatu yg bukan hak/miliknya. Kalau yg begini ini terus dipertahankan di Kabinet, kampungan benarlah berarti namanya pemerintahan ini," tandasnya.
Baca Juga: Gerindra Goda Demokrat untuk Dukung Prabowo, PKS Yakin Koalisi Perubahan Takkan Bubar Jalan
Sebelumnya, Luhut membalas pernyataan AHY yang menyebut upaya penjegalan Anies Baswedan.
"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu, saya jamin kalau itu. Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada, jadi enggak usah bikin bicara-bicara, kampungan itu menurut saya," kata Luhut dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (20/7/2023) lalu.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
