"Apa maksudnya demokrasi substansial? Dalam hal misalnya pencalegan pencapresan biar gagasanlah yang beradu di permukaan. Pak Anies misalnya dengan tema tagline besarnya adalah keadilan, nanti kan kita breakdown. Kami tim kecil itu yang bertugas mem-breakdown apa sih keadilan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya," ujar Sugeng.
Namun, jika ikut campurnya Jokowi terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024 benar, akan ada potensi tak netralnya alat-alat negara jelang hingga berakhirnya kontestasi.
Baca Juga: Demokrat: Pastikan Pemilu Luber Jurdil Itu Bukan Cawe-Cawe, Itu Tugas Presiden!
"Bayangkan kalau Presiden betul-betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan menjadi kekhawatiran kita," ujar Sugeng.
Kekhawatiran tersebut bukan hanya terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tetapi juga bersinggungan langsung dengan demokrasi di Indonesia. Banyak pakar dan intelektual juga menolak sikap Jokowi yang terlalu ikut campur terkait kontestasi nasional mendatang.
Baca Juga: Pengamat Sebut Alasan Prabowo Belum Putuskan Cawapres karena Menunggu Sikap Golkar
"Seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak apa istilahnya, harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain, sekali lagi, konstitusi kita berbeda, konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara kedudukannya sebagai dalam konteks politik ya dia harus netral," ujar Ketua Komisi VII DPR itu.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
