Anas kembali menegaskan, pada pemilu 2004 belum menggunakan sistem proporsional terbuka. Tetapi tepatnya adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.
Khusus pada metode penetapan calon terpilih, kembali ditutup, kecuali calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Di luar itu dikembalikan pada nomor urut . Jadi bisa dibilang sebagai sistem “terbuka terbatas” atau “semi tertutup".
Baru kemudian berdasarkan putusan MK pada 23 Desember 2008 itulah ketentuan tentang metode penetapan calon terpilih betul-betul berdasarkan perolehan suara. Tidak ada lagi yg berdasarkan “kesaktian” nomor urut. Sistem proporsional terbuka.
Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Disalip Prabowo, PDIP Tetap Santai
"Hemat saya : sistem proporsional terbuka yang digunakan pada pemilu 2009, 2014, 2019 masih releven —lebih tepat untuk dipilih— untuk pemilu 2024. Argumentasi sudah saya tuliskan pada cuitan2 sebelumnya. Betul ada kekurangan. Tetapi jelas lebih baik ketimbang sistem proporsional tertutup. Ulangi : lebih baik, lebih tepat. Karena ini soal pilihan yang tidak halal dan haram," tegas Anas lugas.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
