Kamhar Lakumani, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, menilai tidak ada yang salah dengan informasi BPS yang diberikan Anies Baswedan. Ia menegaskan, informasi yang diterima dari BPS memang demikian.
Kamhar mengaku heran jika Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian, panik dan kebakaran jenggot setelah data dipresentasikan ke publik. Ia merasa, sikap panik itu yang justru patut dipertanyakan.
Baca Juga: PDIP Tidak Terpengaruh Survei Elektabilitas, Sebut Punya Strategi Menangkan Ganjar
Apalagi, mengingat penyajian data di BPS sudah seperti itu sejak dulu. Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, ia merasa, data BPS terang benderang menegaskan prioritas dan keberpihakan pemerintah.
Ia menilai, kebijakan pemerintahan SBY, termasuk dalam pembangunan infrastruktur memiliki nafas dan jiwa pro rakyat. Sedangkan, pemerintahan Jokowi terbaca lebih berorientasi kepada proyek dan tidak pro rakyat. "Justru, merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat," kata Kamhar, Ahad (28/5).
Hal ini menanggapi tindakan politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak, yang meminta Anies Baswedan meminta maaf karena mengutip data BPS. Kamhar merasa, permintaan politisi PDIP itu merupakan satu kesalahan.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
