Kamhar Lakumani, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, menilai tidak ada yang salah dengan informasi BPS yang diberikan Anies Baswedan. Ia menegaskan, informasi yang diterima dari BPS memang demikian.
Kamhar mengaku heran jika Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian, panik dan kebakaran jenggot setelah data dipresentasikan ke publik. Ia merasa, sikap panik itu yang justru patut dipertanyakan.
Baca Juga: PDIP Tidak Terpengaruh Survei Elektabilitas, Sebut Punya Strategi Menangkan Ganjar
Apalagi, mengingat penyajian data di BPS sudah seperti itu sejak dulu. Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, ia merasa, data BPS terang benderang menegaskan prioritas dan keberpihakan pemerintah.
Ia menilai, kebijakan pemerintahan SBY, termasuk dalam pembangunan infrastruktur memiliki nafas dan jiwa pro rakyat. Sedangkan, pemerintahan Jokowi terbaca lebih berorientasi kepada proyek dan tidak pro rakyat. "Justru, merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat," kata Kamhar, Ahad (28/5).
Hal ini menanggapi tindakan politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak, yang meminta Anies Baswedan meminta maaf karena mengutip data BPS. Kamhar merasa, permintaan politisi PDIP itu merupakan satu kesalahan.
Belum lagi, presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar jadi negarawan yang membuat kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.
Maka itu, ia merasa, PDIP harus minta maaf ke rakyat karena sejak awal kader didorong dan dipromosikan dengan dipenuhi rekayasa dan gimmick. Menjadi pandai mengumbar janji, namun tidak cakap dalam menunaikannya.
Baca Juga: Guntur Romli Sebut Anies Baswedan Dunggu, Ini Dua Alasannya
Ia menilai, model kepemimpinan Jokowi mengabaikan diskursus ruang publik yang lahirkan IKN, UU Ciptaker dan lainnya. Termasuk, kemerosotan sistem ketatanegaraan, demokrasi, marak korupsi, hukum yang cuma tajam ke lawan .
"Mobil gaib esemka apa kabar, janji ekonomi meroket, ternyata utang yang meroket. Korupsi bantuan sosial untuk wong cilik di kala pandemi menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang republik berdiri," ujar Kamhar.
Kamhar turut mempertanyakan PDIP yang menyebut diri partai wong cilik, malah mengambil jatah wong cilik. Ia mengingatkan, masih banyak sekali catatan kelam dua periode Jokowi yang menunggu giliran untuk terkuak.
"Tak selamanya bisa ditutupi. Jadi, mereka yang semestinya minta maaf kepada rakyat," kata Kamhar.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
