Belum lagi, presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar jadi negarawan yang membuat kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.
Maka itu, ia merasa, PDIP harus minta maaf ke rakyat karena sejak awal kader didorong dan dipromosikan dengan dipenuhi rekayasa dan gimmick. Menjadi pandai mengumbar janji, namun tidak cakap dalam menunaikannya.
Baca Juga: Guntur Romli Sebut Anies Baswedan Dunggu, Ini Dua Alasannya
Ia menilai, model kepemimpinan Jokowi mengabaikan diskursus ruang publik yang lahirkan IKN, UU Ciptaker dan lainnya. Termasuk, kemerosotan sistem ketatanegaraan, demokrasi, marak korupsi, hukum yang cuma tajam ke lawan .
"Mobil gaib esemka apa kabar, janji ekonomi meroket, ternyata utang yang meroket. Korupsi bantuan sosial untuk wong cilik di kala pandemi menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang republik berdiri," ujar Kamhar.
Kamhar turut mempertanyakan PDIP yang menyebut diri partai wong cilik, malah mengambil jatah wong cilik. Ia mengingatkan, masih banyak sekali catatan kelam dua periode Jokowi yang menunggu giliran untuk terkuak.
"Tak selamanya bisa ditutupi. Jadi, mereka yang semestinya minta maaf kepada rakyat," kata Kamhar.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
