Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD singgung keberadaan buzzer atau pendengung berbayar di media sosial. Menurutnya, para pendengung berbayar tidak hanya pendukung pemerintah, tapi juga ada kelompok oposisi, yakni. mereka yang menentang pemerintah.
Mahfud menjelaskan, selama ini muncul anggapan bahwa buzzer bayaran atau buzzer Rp selalu pro-pemerintah. Bahkan, setiap ada orang yang mendukung pemerintah di media sosial langsung dicap sebagai buzzer bayaran.
Baca Juga: Mahfud Peringatkan Kemungkinan Adanya Kecurangan Dalam Pemilu 2024
"Tapi, sebenarnya buzzer bayaran itu banyak juga yang anti-pemerintah," kata Mahfud ketika menjadi pembicara dalam seminar nasional terkait pemilu dan media, yang digelar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Mahfud menyebut, buzzer bayaran antipemerintah itu diorganisasi untuk membuat konten tanpa fakta. Kelompok ini juga membuat konten dengan membelokkan fakta sebenarnya demi menyerang pemerintah. Salah satu contohnya kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang orang-orang penggeraknya sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman.
Karena itu, Mahfud menegaskan, buzzer bayaran ada di kedua sisi, baik pemerintah maupun oposisi. Hal itu terjadi karena buzzer bayaran beroperasi bergantung pada siapa yang bayar.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
