Menu


Buntut Johnny G. Plate Jadi Tersangka, Jokowi Harus Cepat Tunjuk Menkominfo agar Industri Telekomunikasi Tak Tertekan

Buntut Johnny G. Plate Jadi Tersangka, Jokowi Harus Cepat Tunjuk Menkominfo agar Industri Telekomunikasi Tak Tertekan

Kredit Foto: Antara/Reno Esnir

"Penangkapan dan penetapan tersangka Menkominfo harus dijadikan Kejagung sebagai momentum penegakan hukum dan bersih-bersih di pemerintahan,” tambahnya. 

Dengan penangkapan Menteri Johnny, membuat jabatan Menkominfo kosong. Alamsyah meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dapat segera menunjuk penggantinya. 

Jika presiden tidak mengganti segera Menkominfo, menurut Alamsyah akan membuat industri telekomunikasi menjadi tertekan. Jika industri telekomunikasi tertekan, akan berpotensi membuat perekonomian nasional terganggu. 

“Sejatinya pembangunan BTS yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo merupakan cita-cita mulia dari Presiden Jokowi yang ingin agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati broadband. Ketika tak ada Menkominfo yang menjabat, bisa dipastikan rencana mewujudkan tol langit Presiden Joko Widodo akan mangkrak. Jangan sampai pembangunan tol langit ini menjadi kasus Hambalang jilid 2,” jelas Alamsyah.

Agar pembangunan tol langit ini dapat terwujud dan ekonomi digital Indonesia dapat berkembang, Alamsyah mengharapkan Presiden Jokowi dapat memilih kandidat Menkominfo yang mengerti betul industri ICT dan tidak memiliki konflik bisnis yang saat ini tengah digeluti oleh calon Menkominfo. 

Jika Presiden Jokowi memilih calon Menkominfo yang memiliki bisnis terkait dengan industri yang diawasi oleh Kemenkominfo. Jika sampai kandidat tersebut terpilih menjadi Menkominfo, Alamsyah bisa memastikan akan banyak regulasi yang dikeluarkan Kemenkominfo kelak akan menguntungkan bisnis yang saat ini digeluti oleh Menkominfo tersebut.

“Jika boleh saran, saya mengusulkan mas Sandiaga Uno sebagai pengganti Menteri Johnny. Beliau relatif jauh dari potensi benturan kepentingan, karena beliau bukan pelaku langsung industri penyiaran dan telekomunikasi," kata Alamsyah

"Waktu tersisa sangat singkat, jadi harus punya tiga kriteria, kemampuan negosiasi bisnis, kemampuan merestrukturisasi pembiayaan proyek yang ada, dan relatif bebas dari benturan kepentingan. Saya yakin Presiden memahami situasi saat ini. Tapi semua bergantung keputusan presiden. Itu hak prerogatif beliau,” tutupnya. 

Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan

Tampilkan Semua Halaman

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Fajar.