Penetapan tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate direspons keras oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Selain mempersilakan Kejaksaan Agung (Kejagung) mencari adanya aliran dana dugaan korupsi Menteri Johnny yang mengalir ke partainya, Surya Paloh mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa seluruh unsur yang ada di institusi mana pun terkait kasus korupsi pembanguna BTS 4G yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo.
Baca Juga: Johnny G. Plate Tersangka Korupsi, Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo
Tanpa pandang bulu, Paloh masih meyakini Kejagung akan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Nasdem tersebut.
Ahmad Alamsyah Saragih Komisioner Ombudsman periode 2016-2021, menilai Kejagung harus segera merespons desakan Ketua Umum Nasdem tersebut.
Sebab kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo ini lebih besar dari korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Jika kerugian negara di proyek Hambalang hanya, Rp706 miliar. Sedangkan perkiraan kerugian negara di proyek BTS 4G BAKTI Kominfo mencapai Rp8,32 triliun.
“Sebenarnya beberapa vendor pembangunan BTS BAKTI Kominfo sudah dipanggil Kejagung. Beberapa vendor yang dekat dengan sumber kekuasaan dan kandidat capres yang akan maju di pilpres 2024. Namun hingga saat ini Kejagung belum melakukan pendalaman aliran dana yang mengalir ke vendor yang memiliki kedekatan dengan sumber kekuasaan dan kandidat capres," ujar Alamsyah, mengutip fajar.co.id, Jumat (19/5/2023).
"Penangkapan dan penetapan tersangka Menkominfo harus dijadikan Kejagung sebagai momentum penegakan hukum dan bersih-bersih di pemerintahan,” tambahnya.
Dengan penangkapan Menteri Johnny, membuat jabatan Menkominfo kosong. Alamsyah meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dapat segera menunjuk penggantinya.
Jika presiden tidak mengganti segera Menkominfo, menurut Alamsyah akan membuat industri telekomunikasi menjadi tertekan. Jika industri telekomunikasi tertekan, akan berpotensi membuat perekonomian nasional terganggu.
“Sejatinya pembangunan BTS yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo merupakan cita-cita mulia dari Presiden Jokowi yang ingin agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati broadband. Ketika tak ada Menkominfo yang menjabat, bisa dipastikan rencana mewujudkan tol langit Presiden Joko Widodo akan mangkrak. Jangan sampai pembangunan tol langit ini menjadi kasus Hambalang jilid 2,” jelas Alamsyah.
Agar pembangunan tol langit ini dapat terwujud dan ekonomi digital Indonesia dapat berkembang, Alamsyah mengharapkan Presiden Jokowi dapat memilih kandidat Menkominfo yang mengerti betul industri ICT dan tidak memiliki konflik bisnis yang saat ini tengah digeluti oleh calon Menkominfo.
Jika Presiden Jokowi memilih calon Menkominfo yang memiliki bisnis terkait dengan industri yang diawasi oleh Kemenkominfo. Jika sampai kandidat tersebut terpilih menjadi Menkominfo, Alamsyah bisa memastikan akan banyak regulasi yang dikeluarkan Kemenkominfo kelak akan menguntungkan bisnis yang saat ini digeluti oleh Menkominfo tersebut.
“Jika boleh saran, saya mengusulkan mas Sandiaga Uno sebagai pengganti Menteri Johnny. Beliau relatif jauh dari potensi benturan kepentingan, karena beliau bukan pelaku langsung industri penyiaran dan telekomunikasi," kata Alamsyah
"Waktu tersisa sangat singkat, jadi harus punya tiga kriteria, kemampuan negosiasi bisnis, kemampuan merestrukturisasi pembiayaan proyek yang ada, dan relatif bebas dari benturan kepentingan. Saya yakin Presiden memahami situasi saat ini. Tapi semua bergantung keputusan presiden. Itu hak prerogatif beliau,” tutupnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
