Menu


Masih Ngurusin Capres-Cawapres, Jokowi: Tolonglah, Saya Juga Politisi

Masih Ngurusin Capres-Cawapres, Jokowi: Tolonglah, Saya Juga Politisi

Kredit Foto: BPMI Setpres/Lukas

"Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi mengundang enam ketum parpol pendukung pemerintahan kecuali Nasdem pada Selasa malam. Keenam ketum parpol tersebut yakni Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek mengatakan, beberapa waktu belakangan banyak hal-hal salah yang terus saja dilakukan Presiden Jokowi dengan bangga. Ia merasa, itu jadi perlu dikritisi secara tajam. 

Baca Juga: Kantongi Lima Nama Cawapres, NasDem Belum Mau Beri Bocoran

Antara lain, kehadiran Presiden Jokowi dalam deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP. Baik sebagai Presiden RI maupun kader PDIP, ia merasa, Presiden Jokowi memiliki kewajiban menjaga independensi.

"Ada hal-hal bernama independensi yang rela dikorbankan Presiden Jokowi dengan hadir di tempat itu dan menunjukkan stigma pada publik presiden selanjutnya dari partai ini, dan presiden selanjutnya idealnya beliau," kata Melki, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Ia juga mengkritik Presiden Jokowi yang belakangan semakin rajin 'cawe-cawe' Pilpres 2024. Sebab, sesuai konstitusi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Baca Juga: Koalisi Perubahan Bakal Kesulitan Kalau NasDem Ragu Capreskan Anies

Termasuk, ketika memilih presiden dan wakil presiden yang merupakan orang-orang yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol. Jadi, bukan calon yang disarankan, direkomendasikan apalagi distigma sebagai anjuran.

Melki menekankan, menjadi kesalahan jika Presiden Jokowi ikut bermain dalam kontestasi yang seharusnya memposisikan diri sebagai wasit. Artinya, ada kewajiban bagi Presiden Jokowi mampu bersifat netral dan independen.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO

Tampilkan Semua Halaman

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Republika.