Pada pilpres sebelum reformasi, saat masih diserahkan ke MPR, ada beda desain dengan pilpres langsung. Era SBY-JK, di tengah muncul keretakan, banyak diskresi dari wapres yang tidak mau cuma diposisikan ban serep.
Wapres bisa mencuri panggung untuk lima tahun berikutnya membidik posisi capres. Belum lima tahun, wapres terkesan beda kebijakan dari presiden. Padahal, presiden dan wapres itu satu institusi yang tidak terpisahkan.
Baca Juga: Terkait Kriteria Cawapres Ganjar, Sekjen PDIP Contohkan Chemistry Bung Karno-Hatta
Maka itu, jangan sampai muncul dualisme head of government atau kepala pemerintahan yang terbelah. Walau satu kesatuan institusi kepresidenan, tapi bisa dibedakan unsurnya. Jadi, ada PR besar bagi partai koalisi.
"Idealnya partai koalisi tidak hanya berpikir soal elektabilitas dan amunisi antara capres dan cawapres saja. Tapi, juga harus berhitung apakah capres dan cawapresnya bisa bertahan lima tahun, tidak terbelah," ujar Gugun.
Potret tidak kompaknya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa jadi gambaran blokosuto (terang-terangan) yang terjadi di kepresidenan. Jika disebut sebagai pembantu presiden, seharusnya beda dari menteri.
Walau sama-sama pembantu presiden, tapi menteri lebih sempit dan wapres lebih luas, lebih strategis dan besar. Sangat mungkin partai koalisi memilih cawapres bermodal finansial, tapi tidak cocok dengan capresnya.
Bisa pula cawapresnya dari ketua umum parpol koalisi yang punya suara sangat besar, tapi gengsi besar tidak mau cuma jadi pendamping presiden. Karenanya, ia berharap, parpol tidak cuma terjebak pragmatisme politik.
"Tapi, desain lembaga kepresidenan yang menurut Ansley Wynes bukan hanya melaksanakan undang-undang, harus dipikirkan format idealnya," kata Gugun.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
