Sejumlah Pemerintah Daerah dikabarkan melakukan penolakan penggunaan fasilitas umum lapangan untuk salat Idulfitri warga Muhammadiyah pada Jumat, 21 April 2023.
Hal ini disoroti publik bermula dari Kota Pekalongan dan Sukabumi yang melarang penggunaan lapangan untuk salat Idulfitri pada Jumat dan menerangkan akan menggunakannya untuk salat sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah.
Sontak, larangan ini diprotes Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia menyebut tak keluarnya izin untuk penggunaan lapangan itu sebagai pelanggaran terhadap konstitusi Republik.
Baca Juga: Mengenal Makna Idulfitri, Hari Raya Islam yang Dinanti
“Kami mengapresiasi dukungan jajaran pemerintah pusat, Kementerian Agama, Kepolisian Republik Indonesia, Pimpinan Partai Politik, anggota DPR/DPRD, tokoh masyarakat dan semua pihak yang mendukung ditegakkannya konstitusi, serta menciptakan suasana saling menghormati dan suasana yang kondusif untuk persatuan umat dan bangsa,” tutur Abdul Mu’ti di di Jakarta seperti dilansir dadi Suara, Senin, 17 April.
Abdul menegaskan, hak untu melaksanakan salat yang juga disebut salat Id itu bukan hanya milik warga Muhammadiyah, tetapi juga seluruh umat Islam.
Baca Juga: Sejarah Idulfitri, Berkaitan dengan Hari Raya Jahiliyah!
Menanggapi hal yang sempat jadi perdebatan ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau adanya kerja sama untuk mengakomodir permintaan fasilitas umum untuk salat Id warga Muhammadiyah.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
