Ponto pun mengatakan dengan lantang akibat dari tidak adanya pembatasan yang diberikan kepada polisi, yaitu permintaan yang tidak masuk akal.
Meskipun polisi berada langsung di bawah tangan presiden, Ponto mengusulkan agar penganggaran dana kepolisian diatur dan diawasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham).
“Dia tetap di bawah presiden, namun penganggarannya diusulkan lewat Mendagri atau lewat Menkuham, kan begitu. Dari situ akan keliatan ‘oh ya, penganggarannya polisi seperti ini’,” ujar Ponto.
Baca Juga: Dicap Tidak Jelas Aturannya, Laksda TNI Ini Sebut Polisi Tidak Boleh Main Tangan
Sementara itu, Ponto juga menyarankan perubahan besar di dalam kepolisian. Perubahan ini sendiri dianggap perlu dimulai dari kulturalnya, agar tidak sulit untuk merubah strukturalnya.
Saran perubahan ini ia berikan untuk mencegah adanya Sambo lain yang akan hadir kembali di kemudian hari.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
