Namun, pilihan terbatas ini juga bisa jadi bumerang bagi masyarakat. Menurutnya, dalam negara demokrasi yang ideal, masyarakat perlu mendapat banyak pilihan terkait calon pemimpin mereka. Adanya koalisi besar ini berpotensi menghapus peluang tersebut.
Lebih dari itu, koalisi besar ini berpotensi membuat tidak banyak Parpol yang berperan jadi oposisi. Akibatnya, pemerintahan akan banyak dipenuhi oleh “yes man” dan nantinya akan mengurangi pengawasan terhadap perangkat pemerintah seperti badan legislatif maupun kementerian.
Baca Juga: Lawan Oposisi Tak Mudah, Gerbong Koalisi Besar KIB-KKIR Dinilai Jadi Upaya Hadapi Anies
Berharap PDIP Tidak Gabung
Jamaluddin Ritonga juga mengungkapkan peran PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pembentukan koalisi besar. Sebagai parpol terbesar, PDIP bisa semakin membuat koalisi besar amat kuat dan hampir dipastikan meraih tiket Pemilu 2024.
Namun, di saat bersamaan jika PDIP bergabung ke dalam koalisi besar, maka selain mempersempit pilihan masyarakat, juga akan semakin memperlemah pengawasan terhadap pemerintah sehingga nantinya sulit untuk dikontrol.
Baca Juga: PAN Sebut Terbuka Kemungkinan Koalisi Besar KIB-KKIR Tanpa Ajak PDIP
Lebih dari itu, bergabungnya PDIP malah akan membuat terlalu banyak opsi Capres-Cawapres yang dikhawatirkan membuat koalisi besar bubar di tengah jalan karena kesulitan memilih pemimpin dan adanya perbenturan kepentingan.
Dengan argumen di atas, bisa disimpulkan kalau baiknya PDIP berjalan sendiri tanpa harus perlu bergabung dengan koalisi besar. Meskipun begitu, rumor sudah menyebut kalau koalisi besar ini akan melibatkan PDIP di dalamnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
