Koalisi besar yang berisikan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) disebut-sebut akan segera terwujud. Eksistensi koalisi besar ini sudah menyita perhatian dari beberapa kalangan masyarakat.
Terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), semuanya merupakan anggota pemerintahan yang memiliki pengaruh kuat dalam parlemen.
Sebagai informasi, adanya koalisi besar ini diawali dari pertemuan para pemimpin partai politik (Parpol) dalam acara buka bersama (bukber) yang dilangsungkan di Kantor DPP PAN pada Minggu (2/4/2023). Acara tersebut dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Meskipun banyak dinantikan orang-orang, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan koalisi besar yang patut diperhatikan karena banyaknya Parpol yang bergabung di dalamnya. Berikut pembahasannya melansir Republika pada Kamis (6/4/2023).
Baca Juga: 7 Calon Anggota Koalisi Besar. Sudah Yakin Menang Pemilu?
Kelebihan dan Kekurangan Koalisi Besar
Kelebihan dan kekurangan koalisi besar ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Secara tersirat dirinya mengatakan lebih banyak kekurangan dibandingkan kelebihan koalisi besar.
Keberadaan koalisi besar ini diharapkan mampu menekan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi 1 putaran saja. Hal ini dikarenakan tidak banyak pasangan calon presiden (Capres) dan cawapres sehingga pilihan masyarakat lebih terbatas.
Namun, pilihan terbatas ini juga bisa jadi bumerang bagi masyarakat. Menurutnya, dalam negara demokrasi yang ideal, masyarakat perlu mendapat banyak pilihan terkait calon pemimpin mereka. Adanya koalisi besar ini berpotensi menghapus peluang tersebut.
Lebih dari itu, koalisi besar ini berpotensi membuat tidak banyak Parpol yang berperan jadi oposisi. Akibatnya, pemerintahan akan banyak dipenuhi oleh “yes man” dan nantinya akan mengurangi pengawasan terhadap perangkat pemerintah seperti badan legislatif maupun kementerian.
Baca Juga: Lawan Oposisi Tak Mudah, Gerbong Koalisi Besar KIB-KKIR Dinilai Jadi Upaya Hadapi Anies
Berharap PDIP Tidak Gabung
Jamaluddin Ritonga juga mengungkapkan peran PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pembentukan koalisi besar. Sebagai parpol terbesar, PDIP bisa semakin membuat koalisi besar amat kuat dan hampir dipastikan meraih tiket Pemilu 2024.
Namun, di saat bersamaan jika PDIP bergabung ke dalam koalisi besar, maka selain mempersempit pilihan masyarakat, juga akan semakin memperlemah pengawasan terhadap pemerintah sehingga nantinya sulit untuk dikontrol.
Baca Juga: PAN Sebut Terbuka Kemungkinan Koalisi Besar KIB-KKIR Tanpa Ajak PDIP
Lebih dari itu, bergabungnya PDIP malah akan membuat terlalu banyak opsi Capres-Cawapres yang dikhawatirkan membuat koalisi besar bubar di tengah jalan karena kesulitan memilih pemimpin dan adanya perbenturan kepentingan.
Dengan argumen di atas, bisa disimpulkan kalau baiknya PDIP berjalan sendiri tanpa harus perlu bergabung dengan koalisi besar. Meskipun begitu, rumor sudah menyebut kalau koalisi besar ini akan melibatkan PDIP di dalamnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
