“Jadi kalau misalnya dana itu nggak ada hubungannya sama partai politiknya, DPR sebagai institusi politik nggak mungkin bereaksi,” ungkap Rocky.
Namun, karena ada potensi mereka digugat Rp349 triliun, kata Rocky, menjadi sangat mungkin separuh itu adalah perputaran uang untuk kampanye politik sejak dulu.
“BIN menduga kuat itu, kemudian disodorkan pintu masuk melalui Pak Mahfud MD,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR dengan Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD melakukan rapat selama delapan jam soal transaksi janggal Rp349 triliun berlangsung pada Rabu, 29 Maret lalu.
Baca Juga: Ada Pihak Tolak Timnas Israel ketika Palestina Bisa Pisahkan Urusan Politik dan Olahraga
Rapat dimulai sejak pukul 15.00 WIB hingga berakhir pukul 23.00 WIB. Rapat hanya sempat diskors sekitar 1,5 jam menjelang berbuka puasa pukul 17.30 WIB.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
